Peluang Incumbent dan Challenger

Ramang H. Demolingo
14 Sept 06


Berbicara tentang peluang Incumbent dan Challenger (= Contender--red) untuk level Gubernur sangat menarik untuk kami angkat dalam ulasan part tiga dalam ; Gorontalo menjelang pesta rakyat saat ini. Mengapa karena kami telah merujuk data sebelumnya, peluang terpilihnya kembali incumbent lebih besar dari challenger ini disebakan terutama oleh karena faktor dimana incumbent masih berkuasa, sehingga ditakutkan, mempergunakan kekuasaanya dalam campaignnya atau bahkan kemungkinan mempergunakan RAPBD untuk kepentingan kelompoknya.

Nah ke khawatiran - khawatiran ini, yang terjadi di beberapa koalisi partai yang ada di provinsi gorontalo, dan terutama kawasan Indonesia Timur lainnya. Ini yang membuat demokrasi agak terhambat prosesnya. Tetapi sebenarnya kecenderungan-kecenderungan semacam ini tidak beralasan karena untuk tingkatan gubernur : mantan incumbent gubernur yang mencalonkan cenderung gagal, cth: propinsi Jambi, Sulawesi Tengah, Papua dan Kalimantan Tengah.

Tapi, kasus Gubernur Sulawesi Tengah dan Papua lebih menarik. Terpilih kembali sejak meninggalkan kursi gubernur 5 dan 13 tahun. Latar belakang kandidat semakin rumit bila ditilik dari latar belakang yg lebih spesifik: Misal: mantan menteri (walikota Depok, mantan anggota DPR, Teras Narang di Kalteng) atau pengusaha nasional yang merupakan putera daerah.

Belum lagi image melekat pada incumbent : kecurigaan yang sering berlebihan terhadap “keuntungan-keuntungan” yang dimilikinnya selama menjabat tetapi justru inilah yang menjadi kesempatan Challenger untuk memenangkan pemilihan gubernur. Nah peluang -peluang ini yang seharusnya di cermati oleh koalisi partai yang ingin mengusung kandidatnya dalam pertarungan yang sehat dalam tatanan berdemokrasi. Kompleksitas infra dan supra struktur sosial-ekonomi-politik-budaya masyarakat Gorontalo menghadapi pemilihan langsung kepala daerah dalam hal ini sangat menentukan tagaknya demokrasi di provinsi yang masih seumur jagung ini.

Terutama orientasi sosiologis-kultural yang “sempit” sehingga megintervensi rasionalitas keputusan individual---sementara pilkada langung membutuhkan indepedensi individu masing-masing dalam memilih.

Untuk peluang Challenger dalam hal ini putera asli daerah di kota-kota besar seperti Jakarta “bermigrasi dan mengabdi ke kampung halaman “yang menonjol pada pilkada langsung, sudah dipraktikan Provinsi Gorontalo jauh sebelum pilkada di putuskan. Terbukti dengan terpilihnya FM sebagai gubernur periode 2001-2006. Jadi siapapun yang menjadi Challenger seharusnya all out dalam mempersiapkan dirinnya menghadapi daerah yang bakal dia pimpin,memaparkan apa yang menjadi prioritas pembangunan yang berpihak kepada rakyat tentunnya, apa yang menjadi visi, misi dan srategi yang akan diterakpkan nanti, terlepas apa yang menjadi motivasinnya pulang kampung.

Hal yang sama juga dialami FM sebelum di lantik menjadi gubernur definitif pertama untuk provinsi gorontalo, 10 Desember 2001. Beliau pernah menyatakan di salah satu media nasional ‘Republika’ pada saat itu bahwa motivasinya pulang kampung adalah membangun gorontalo yang teringgal jauh dari provinsi induknya,dan tentu dengan hati Nurani. Pendapatan asli daerah pada saat itu sangat kecil. 72,4 persen (2001) berada dalam kelompok prasejahtera.

Yang terjadi sekarang, banyak orang Gorontalo yang sukses atau menjadi orang setelah ke luar, ke Jakarta misalnya. Mereka jauh lebih makmur dari orang yang ada di Gorontalo sendiri. Bahkan jadi pengusaha,politisi atau Artis nasional yang terkenal. Dan yang paling terpenting bagi siapapun yang menjadi Gubernur Gorontalo tidak menimbulkan konflik di Gorontalo.

Hal ini yang menjadi harapan kita bersama, karena setidaknya landasan dan strategi melakukan percepatan pembangunan dengan mengutamakan penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan kinerja sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk mengejar ketertinggalan Gorontalo sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. restrukturisasi, refungsionalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi lembaga-lembaga pemerintah, kemasyarakatan, dan adat sebagai wahana ke arah terwujudnya entrepreneurial government dan masyarakat yang mandiri. serta kebijakan yang akan diterapkan memiliki standar pada potensi nyata pada masyarakat, sumber daya alam dan nilai-nilai sosial dan budaya yang belaku, sehingga menjamin partisipasi dan proses demokratisasi dalam segenap tatanan kehidupan.

Dengan sedikit sentuhan entrepreneurship, saya yakin potensi dan kekayaan daya alam yang ada di daerah akan bisa dioptimalkan bagi masyarakat setempat. Landasan-landasan ini yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, sehingga siapapun gubernur yang akan datang harus lebih intensif meningkatkan suberdaya yang ada baik itu sumber daya Alam atau SDM di daerah.

Sedangkan moralitas agama, adalah suatu keyakinan terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari ajaran agama. Ini lekat dengan kehidupan relijius masyarakat Gorontalo yang menjunjung tinggi falsafah 'adat bersendi sara, dan sara bersendikan kitabullah'. Semoga sedikit ulasan kami ini bermamfaat untuk kita semua pengguna milis gorontalomaju2020. mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam ulasan ini, karena kekurangan hanyalah milik kami dan kesempurnaan milik Allah.